Visi Misi dan Tujuan

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi Misi SKPD

1. Visi

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang demokratis, profesional menyeluruh sebagai landasan kebijakan daerah.

2. Misi

a.	Melaksanakan perencanaan yang melibatkan partisipasi seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Banyumas.
b.	Melaksanakan perencanaan pembangunan dengan pendekatan menyeluruh dari berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Banyumas.
c.	Meningkatkan profesionalitas dan kemampuan aparatur perencanaan pembangunan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas.

B. Tujuan dan Sasaran

1.Tujuan

Menghasilkan perencanaan pembangunan yang demokratis, profesional menyeluruh sebagai landasan kebijakan daerah.

2.Sasaran

a.	Terselenggaranya perencanaan yang melibatkan partisipasi seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Banyumas.
b.	Terselenggaranya perencanaan pembangunan dengan pendekatan menyeluruh dari berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Banyumas.
c.	Terwujudnya profesionalisme dan peningkatan kemampuan aparatur perencanaan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas.

C. Strategi

1.	Dalam Skala Organisasi secara menyeluruh :
	Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
2.	Dalam skala bidang-bidang
	Menterjemahkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang dalam rangka menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
3.	Dalam skala sub bidang
	Menterjemahkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sub bidang seirama dengan kewenangan bidangnya dalam rangka menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

D. Kebijakan

1. Kebijakan Tata Usaha

a.	Kebijakan mendorong iklim koordinasi, informasi, sinkronisasi dan simplikasi pelaksanaan tugas;
b.	Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan pembangunan dalam meningkatkan aksestabilitas informasi.

2. Kebijakan Ekonomi

a.	Kebijakan perencanaan pertanian dan kehutanan yang mengarah pada pertumbuhan pemerataan, partisipasi dan pemberdayaan ekonomi rakyat;
b.	Kebijakan perencanaan industri pertambangan dan energi yang mengarah pada pertumbuhan pemerataan, partisipasi dan pemberdayaan ekonomi rakyat;
c.	Kebijakan perencanaan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha dan pariwisata yang mengarah pada pertumbuhan pemerataan, partisipasi dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

3. Kebijakan Sosial Budaya

a.	Kebijakan perencanaan pendidikan mental spiritual yang mendorong pada upaya institusionalisasi, katalisasi dan advokasi sektor-sektor masyarakat, dalam rangka peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
b.	Kebijakan perencanaan kependudukan dan kesejahteraan rakyat yang mendorong pada upaya institusionalisasi, katalisasi dan advokasi sektor-sektor masyarakat, dalam rangka peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
c.	Kebijakan perencanaan pemerintahan yang mendorong pada upaya institusionalisasi, katalisasi dan advokasi sektor-sektor masyarakat, dalam rangka peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
d.	Kebijakan perencanaan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pada upaya institusionalisasi, katalisasi dan advokasi sektor-sektor masyarakat, dalam rangka peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

4. Kebijakan Prasarana dan Pengembangan Wilayah

a.	Kebijakan perencanaan pengembangan wilayah dan tata ruang yang mendasarkan pada pemberdayaan, pertumbuhan, pemerataan hasil-hasil pembangunan;
b.	Kebijakan perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih mengedepankan keanekaragaman yang mendasari pada pemberdayaan masyarakat;
c.	Kebijakan perencanaan perhubungan yang mendukung aksesibilitas antar wilayah dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Bappeda Kabupaten Banyumas